Setahun program MBG berjalan, pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan sejumlah rekomendasi mengenai program tersebut. Salah satunya penghentian menu UPF.
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran,Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat UGM, DrMirzaHapsari Sakti TitisPenggalih, mengatakan penggunaan ultra processed food (UPF) dalam menuMBG bertentangan dengan kampanye Kementerian Kesehatan tentang reduksi gula, garam, dan lemak.
“Anak-anak diberi UPF, di situ ada natrium, gula tambahan, dan lemak. Dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang, tapi 10-15 tahun ke depan akan menjadi bom waktu penyakit kronis,” ujarnya dalam laman UGM, dikutip Jumat (9/1/2026).
Mirza juga menyoroti angka keracunan massal akibat menu MBG. Menurutnya, kasus tersebut akibat kelalaian dalam mengawasi setiap proses penyiapan makanan. Oleh karena itu, ia menyarankan pengawasan produksi makanan yang lebih ketat.
Menurutnya, masing-masing sekolah bisa diberikan tanggung jawab untuk menyediakan makan siang untuk para siswa.
“Jadi kesalahan dalam distribusi makan, kesalahan dalam keamanan pangan itu bisaterminimalisir,”ucapnya.
Mirza menekankan adanya aturan yang perlu diacu dalam mengadakan makanan, antara lain Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tentang tata kelola penyelenggaraan makanan.
Dalam aturan tersebut, terdapat rincian penggolongan antara lain golongan berisiko tinggi, golongan kelompok massal, transportasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, anak sekolah merupakan kelompok dengan risiko tinggi.
“Kelompok risiko tinggi ini penanganannya tidak bisa dilakukan dengan main-main,” ungkap Mirza.
Meski begitu,Mirza mengatakan keberhasilan programMBG tidak bisa diukur dalam waktu yang singkat. Menurutnya, dampak investasi gizi baru bisa terlihat setelah satu siklus pendidikan, sekitar 10-15 tahun mendatang.
Namun potensi bahan pangan lokal yang sangat beragam tidak kalah dengan kualitas impor. Ia mengatakan produk pangan lokal sesuai dengan kultur masing-masing daerah mampu menjadi solusi dalam mengurangi risiko makanan tidak cocok dengan kondisi tubuh anak-anak di setiap daerah.
“Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatera. Bahan pangan pokoknya berbeda. Kalau semua diseragamkan dengan UPF, itu justru tidak pas dengan konteks lokal,” tuturnya.
