Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan ambisi Indonesia untuk mempercepat kemandirian teknologi antariksa nasional, salah satunya pengembangan bandara antariksa nasional.
Bahkan, Arif menilai target kemandirian yang selama ini dipatok hingga 2040 masih bisa dipercepat, asalkan seluruh pemangku kepentingan fokus dan bekerja secara produktif.
Penegasan tersebut disampaikan Arif saat melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Sains M. Ibnoe Subroto, Rancabungur, Rabu (31/12/2025). Kunjungan ini difokuskan pada kesiapan fasilitas riset keantariksaan, persiapan peluncuran Satelit A4, serta pengembangan bandar antariksa sebagai fondasi strategis kedaulatan teknologi nasional.
“Kita tidak boleh setengah-setengah. Kalau bisa sebelum 2040, mengapa tidak lebih cepat? Kuncinya fokus, alokasi waktu, dan produktivitas,” ujar Arif seperti dikutip dari website BRIN, Jumat (2/1/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum konsolidasi internal BRIN di tengah tantangan pengembangan keantariksaan yang semakin kompleks. Pesatnya kemajuan teknologi global dan meningkatnya kebutuhan nasional terhadap satelit, roket, serta infrastruktur pendukung menuntut langkah yang terukur namun progresif agar Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi antariksa.
Dalam pertemuan itu, BRIN membahas kesiapan fasilitas pendukung peluncuran satelit dan roket yang saat ini disiapkan secara bertahap melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Salah satu fokus utama adalah optimalisasi Bandar Antariksa Biak, Papua, yang dirancang sebagai pusat peluncuran nasional.
Bandar Antariksa Biak dinilai strategis karena letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga memberikan efisiensi energi dalam peluncuran wahana antariksa. Ke depan, fasilitas ini tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan domestik, tetapi juga berpotensi menjadi simpul kerja sama internasional.
Meski demikian, Arif menekankan bahwa percepatan pengembangan antariksa tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik. Menurutnya, tata kelola, pembagian peran, dan koordinasi antarunit menjadi faktor krusial agar program strategis berjalan efektif.
“Kita tidak boleh terjebak pada tumpang tindih kewenangan. Yang dibutuhkan adalah sistem yang terintegrasi,” tegasnya.
Menanggapi isu penguatan fungsi keantariksaan nasional, Arif menjelaskan bahwa pembahasan kelembagaan masih berlangsung bersama Kementerian PAN-RB serta kementerian dan lembaga terkait. Namun ia menegaskan, efektivitas fungsi jauh lebih penting dibandingkan bentuk organisasi semata.
“Yang utama adalah bagaimana fungsi keantariksaan berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Pusat Riset Teknologi Roket BRIN, Rika Andiarti, menjelaskan bahwa pengembangan bandar antariksa telah tercantum dalam Rencana Induk Keantariksaan Nasional (Renduk) 2017-2040, yang memuat visi jangka panjang Indonesia di bidang antariksa.
Namun, implementasi Renduk menghadapi tantangan dinamika global dan percepatan teknologi yang jauh lebih cepat dari proyeksi awal. “Renduk dievaluasi setiap lima tahun. Dalam konteks saat ini, sejumlah target dan strategi perlu didefinisikan ulang agar lebih adaptif dan realistis,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga 2040 Indonesia ditargetkan mampu meluncurkan satelit dan roket secara mandiri dari wilayah sendiri. Target inilah yang menurut Kepala BRIN masih sangat mungkin untuk dipercepat.
Arif juga mendorong para periset BRIN untuk meningkatkan intensitas dan kualitas riset, termasuk memanfaatkan peluang hibah riset internasional yang semakin terbuka. BRIN, kata dia, akan terus menyempurnakan mekanisme pendanaan dan penghargaan riset guna mendukung publikasi ilmiah serta pengembangan teknologi strategis.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Tidak ada negara yang berjaya di antariksa dengan kerja setengah-setengah. Kesuksesan adalah fungsi dari pemanfaatan waktu,” pungkas Arif.
