Baca beritanya dalam
Dua warga Australia dikenai dituduh terlibat dalam perdagangan senjata dan peralatan militer ke kelompok bersenjata di Indonesia, menurut penyelidikan anti-terorisme yang sudah dilakukan selama dua tahun.
Kedua pria tersebut, satu dari Queensland dan satu dari New South Wales, diduga berkonspirasi untuk memasok senjata dan amunisi kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), kelompok di balik penculikan pilot Selandia Baru Phillip Mehrtens.
Phillip, yang ditangkap pada Februari 2023 setelah mendaratkan pesawat kecil di Bandara Paro, Papua Barat, disandera selama 592 hari sebelum dibebaskan pada September tahun lalu.
Australia dan Selandia Baru melakukan penyelidikan gabungan atas penculikan Phillip, yang menemukan bukti dugaan aktivitas perdagangan senjata yang menghubungkan seorang pria berusia 44 tahun dari Logan, selatan Brisbane, dan seorang pria berusia 64 tahun dari Urunga di pesisir utara New South Wales.
Kedua menghadapi berbagai tuduhan, termasuk konspirasi untuk mengekspor senjata dan suku cadang senjata api, pasokan senjata ilegal, dan konspirasi untuk mengekspor barang-barang Tier 2, yang dapat dikenakan hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Penyelidikan dipimpin oleh Tim Gabungan Anti-terorisme Queensland, yang terdiri dari Kepolisian Federal Australia (AFP), Kepolisian Queensland (QPS), dan Organisasi Intelijen Keamanan Australia, bekerja sama dengan Kepolisian Selandia Baru.
Kedua pria ditangkap setelah surat perintah penggeledahan dikeluarkan di rumah mereka pada November 2024.
Dalam penggeledahan, pihak berwenang menyita beberapa barang, termasuk 13,6 kilogram logam merkuri, zat yang dikendalikan, dari properti di kawasan Urunga.
Pria yang berasal dari Queensland juga didakwa memiliki bahan peledak tanpa izin.
Sementara pria dari New South Wales akan menghadapi tuduhan berkonspirasi untuk mengekspor senjata dan suku cadang senjata api, pasokan senjata ilegal, dan memiliki zat yang dikendalikan.
Kedua peria sudah dibebaskan dengan jaminan dan dijadwalkan hadir di Pengadilan Magistrat Brisbane pada 17 Oktober.
Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, mengatakan tuduhan perdagangan senjata dari Australia “tidak berdasar”.
“TPNPB tidak pernah secara resmi menerima senjata dari warga negara Australia,” ujarnya.
“Dan juga, TPNPB memiliki protokol di Komando Nasional, jadi kami di Markas Pusat Pengendalian Manajemen tidak pernah menerima senjata apa pun dari warga negara Australia, jadi kami menganggap tuduhan ini tidak berdasar.
“Kami tidak memiliki informasi resmi tentang bantuan senjata apa pun dari warga negara Australia.”
TPNPB adalah kelompok bersenjata bagian dari Gerakan Papua Merdeka, sebuah gerakan separatis yang berusaha memisahkan Papua Barat dari Indonesia.
Sebby mengatakan kelompoknya menginginkan “dukungan advokasi internasional” untuk menyerukan “pembebasan segera” bagi kedua pria Australia tersebut.
Asisten Komisaris AFP Stephen Nutt mengatakan mereka dan mitranya “tidak menoleransi segala bentuk kekerasan atau kejahatan senjata”.
“Siapa pun yang terlibat dalam perdagangan senjata ilegal dari Australia dengan tujuan memberikannya ke tangan kelompok internasional harus diperingatkan, AFP dan mitra kami berdedikasi untuk mencegah perdagangan senjata ilegal,” katanya.
“Penggunaan senjata mematikan dan ilegal dapat memiliki konsekuensi yang luas jika sampai ke pihak yang salah.”
Pejabat sementara Asisten Komisaris kepolisian Queensland, Heath Hutchings, mengatakan penyelidikan yang dilakukan menyoroti kekuatan kemitraan lokal, nasional, dan internasional.
“Operasi ini mengirimkan pesan yang jelas: mereka yang mencari keuntungan dari perdagangan senjata api ilegal akan diidentifikasi dan dituntut,” ujarnya.
Sementara pejabat sementara Wakil Komisaris Kepolisian Selandia Baru, Mike Pannett, mengakui investigasi lintas batas bersifat kompleks, sehingga pentingnya bekerja sama.
“Meskipun kami senang Phillip dibebaskan dan dapat kembali ke keluarganya, bekerja sama dengan kepolisian Australia merupakan bagian penting dalam melindungi komunitas kami di Selandia Baru,” ujarnya.
Pihak berwenang di Australia mengimbau siapa pun yang memiliki informasi tentang aktivitas ekstremis atau potensi ancaman untuk menghubungi Hotline Keamanan Nasional di 1800 123 400.
